Dr. Charles / Aktivis lingkungan Hidup PITARUH
Angka 66% muncul di dalam laporan yang tidak banyak dibaca orang, namun konsekuensinya dirasakan oleh ribuan keluarga yang rumahnya terendam, sawahnya hilang tersapu banjir, dan sumber airnya mengering di tengah musim yang seharusnya basah: pada 2025, deforestasi Indonesia melonjak 66 persen hanya dalam satu tahun. Dari 261.575 hektare pada 2024, menjadi 433.751 hektare pada 2025. Artinya, setiap bulan Indonesia kehilangan hutan seluas 36.146 hektare — lebih luas dari seluruh Kota Padang. Setiap hari: 1.200 hektare. Setiap jam: 50 hektare. Setiap menit: hampir satu hektare hilang, tanpa henti, tanpa pengumuman, tanpaKetika Hutan Sumatera Barat Kehilangan Perlindungannya duka cita publik yang sepadan.
Sumatera Barat tidak kebal dari angka-angka itu. Satelit KKI Warsi mendeteksi hilangnya 20.886 hektare hutan alam Sumatera Barat sepanjang 2025 saja — setara dengan 40 lapangan sepak bola yang lenyap setiap harinya, setiap hari, sepanjang tahun. Untuk perspektif yang lebih mencengangkan: sejak 2002 hingga 2025, Sumatera Barat telah kehilangan 340 ribu hektare hutan primer basah alami — kawasan yang dibutuhkan ratusan tahun untuk terbentuk dan yang tidak bisa digantikan oleh perkebunan monokultur manapun. Emisi karbon yang dilepaskan dari seluruh kerusakan itu sejak 2001 setara dengan 520 juta ton CO₂ — jumlah yang tidak bisa diimbangi oleh program penanaman pohon yang direalisasikan hanya 725 hektare pada 2024.
Yang membuat situasi ini lebih kompleks dari sekadar deforestasi biasa adalah kesenjangan data yang menganga antara angka resmi pemerintah dan pemantauan independen. Dinas Kehutanan Sumatera Barat melaporkan kehilangan hutan 2025 sebesar 8.850 hektare. Satelit KKI Warsi mencatat 20.886 hektare. Selisihnya bukan sekadar perbedaan metodologi — ia adalah 12.000 hektare hutan yang “tidak terlihat” oleh sistem pemantauan resmi karena pemerintah masih menggunakan citra Landsat dengan resolusi 30 meter dan batas minimum pemetaan 6,25 hektare, sementara Auriga dan KKI Warsi menggunakan satelit Sentinel-2 dan Planet dengan resolusi jauh lebih tinggi yang mampu mendeteksi kerusakan hingga skala 0,09 hektare. Konsekuensinya sangat nyata: 73.000 hektare deforestasi aktual pada 2022 tidak tertangkap sistem pemerintah karena ukurannya di bawah ambang batas sensor yang digunakan. Hutan yang tidak terlihat oleh data adalah hutan yang tidak terlindungi oleh kebijakan.
Di balik angka-angka itu, ada wajah yang lebih spesifik dan lebih menggelisahkan. Di Kimbahan, Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batang Hari, Solok Selatan — 60 kilometer dari pusat pemerintahan kabupaten — belasan ekskavator beroperasi di dalam kawasan hutan lindung, meruntuhkan dinding tebing sungai hingga sedalam 150 meter untuk mengeruk emas. Tidak ada izin. Tidak ada analisis lingkungan. Hanya lubang yang semakin dalam dan sungai yang semakin keruh. KKI Warsi mencatat bahwa Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) telah melahap 9.735 hektare hutan alam Sumatera Barat — terkonsentrasi di Solok Selatan (2.939 hektare), Dharmasraya (2.179 hektare), Solok (1.330 hektare), dan Sijunjung (1.174 hektare). Ironisnya, Dinas ESDM Sumatera Barat mengakui bahwa proses legalisasi tambang rakyat melalui skema Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) masih mandek karena dokumen analisis lingkungan yang “terus disusun tanpa kepastian penyelesaian.” Sementara birokrasi bergerak lambat, ekskavator bergerak cepat.
Hutan yang hilang bukan hanya angka dalam laporan lingkungan — ia adalah infrastruktur kehidupan yang ketika runtuh, keruntuhan fisiknya langsung terasa di hilir. Hubungan sebab-akibat antara deforestasi hulu dan bencana hilir di Sumatera Barat bukan hipotesis akademik; ia terdokumentasi dengan presisi yang menyakitkan. Pada 2021 saja: 11 kali banjir, 8 kali tanah longsor, 9 orang meninggal, 3.181 rumah terendam, 1 jembatan ambruk. Pada akhir 2025, banjir bandang dahsyat menyapu DAS Kuranji Kota Padang — menghancurkan kawasan yang di hulunya telah kehilangan 376,3 hektare hutan lindung. Lereng curam Pegunungan Bukit Barisan yang tanpa vegetasi tidak bisa lagi menahan air hujan; ia menjadi peluncur bencana yang mengantar lumpur dan material ke permukiman yang ada di bawahnya.
Di atas kertas, Sumatera Barat memiliki warisan pelindung hutan yang jauh lebih kaya dari provinsi manapun di Indonesia: sistem ulayat nagari, rimbo larangan yang selama berabad-abad dijaga oleh adat, filosofi alam takambang jadi guru yang menempatkan alam sebagai guru bukan komoditas. Dan data membuktikan bahwa warisan ini bukan romantisme belaka — kajian ilmiah menunjukkan bahwa kawasan Hutan Nagari yang dikelola masyarakat adat secara konsisten mencatat laju deforestasi yang jauh lebih rendah dibanding kawasan di luar skema tersebut. Program Perhutanan Sosial di Sumatera Barat telah merealisasikan 227.872 hektare dari target 500.000 hektare — capaian yang tidak sempurna namun membuktikan bahwa model pengelolaan berbasis masyarakat bisa bekerja. Dari 950 nagari di Sumatera Barat yang wilayahnya bersinggungan dengan kawasan hutan negara, komunitas-komunitas itu adalah benteng terakhir yang paling efektif — bukan karena mereka dibayar untuk menjaga, melainkan karena bagi mereka hutan bukan aset yang bisa dimonetisasi melainkan identitas yang tidak bisa dijual.
Namun benteng itu sedang ditekan dari semua arah. Deregulasi lingkungan pasca-UU Cipta Kerja yang menghapus kewajiban mempertahankan tutupan hutan minimal 30 persen di setiap daerah adalah sinyal yang sangat jelas bagi pelaku usaha bahwa perlindungan hutan bukan lagi prioritas yang mengikat. Program food estate yang mengalokasikan 20,6 juta hektare kawasan hutan untuk cadangan pangan dan energi — di mana 78.123 hektare atau 18 persen dari deforestasi nasional 2025 terjadi langsung di dalam zona ini — adalah kebijakan yang, terlepas dari niat baik ketahanan pangannya, sedang membayar masa depan dengan mengorbankan ekosistem yang tidak bisa diperbarui dalam satu generasi.
433.751 hektare dalam satu tahun. 66 persen lonjakan dalam 12 bulan. 40 lapangan sepak bola setiap hari hanya di Sumatera Barat. Angka-angka itu tidak bisa terus menjadi abstraksi statistik yang dibaca lalu dilupakan. Di balik setiap hektare yang hilang ada mata air yang mengering, ada sawah yang kekeringan, ada keluarga yang mengungsi setelah banjir, ada harimau yang kehilangan habitat, dan ada generasi yang akan mewarisi tanah yang jauh lebih miskin dari yang seharusnya mereka terima. Yang paling dibutuhkan Indonesia hari ini bukan hanya target deforestasi nol yang tertulis dalam dokumen kebijakan — yang dibutuhkan adalah kehendak politik yang mau mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi yang dibiayai dengan menghancurkan hutan bukan pertumbuhan: ia adalah utang ekologis yang bunganya dibayar oleh bencana.
Sumber Data: Auriga Nusantara (STADI 2025), KKI Warsi, Global Forest Watch, FAO Global Forest Resources Assessment 2020, Mongabay Indonesia, Forest Watch Indonesia, WALHI, BPS Sumatera Barat.